UPAH MINIMUM REGIONAL

Dalam kegiatan ekonomi, tenaga kerja memiliki peran penting sebagai salah satu faktor produksi. Agar tenaga kerja dapat hidup layak dan terlindungi dari praktik upah yang tidak adil, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan minimum. Salah satu istilah yang sering digunakan dalam hal ini adalah Upah Minimum Regional (UMR). UMR menjadi standar terendah upah yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerja di suatu daerah.

Penetapan upah minimum diatur dalam peraturan pemerintah dan mempertimbangkan faktor seperti Indeks Harga Konsumen (IHK), pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta kondisi pasar dan perusahaan. Setiap tahun, gubernur wajib mengumumkan UMP dan UMK terbaru paling lambat 24 Desember untuk tahun berikutnya, berdasarkan formula dan data ekonomi yang ada.

Pengertian Upah Minimum Regional (UMR)

Upah Minimum Regional (UMR) adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai batas terendah upah yang harus diterima pekerja/buruh di suatu wilayah. Tujuan utama penetapan UMR adalah untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam perkembangannya, istilah UMR sudah tidak digunakan secara resmi, tetapi masih populer di masyarakat. Saat ini, pemerintah menggunakan istilah :

1. Upah Minimum Propinsi (UMP)
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Namun, secara umum masyarakat masih menyebutnya sebagai UMR.

Dasar Hukum

Dasar hukum utama Upah Minimum Regional (UMR)—meliputi UMP dan UMK—saat ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (revisi UU 13/2003 Ketenagakerjaan) dan PP No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Kebijakan ini mewajibkan pengusaha membayar upah minimum bagi pekerja kurang dari 1 tahun.

Berikut rincian dasar hukumnya :

1. UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja): Menetapkan kebijakan pengupahan sebagai bagian dari penghidupan yang layak.
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 (Perubahan atas PP 36/2021) : Mengatur formula perhitungan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

   Rumus upah minimum (UM) di Indonesia mengikuti formula UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM), dimana Penyesuaian Nilai UM dihitung dari Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x α), dengan α (alfa) adalah indeks kontribusi tenaga kerja (0,10-0,30). Data diambil dari BPS, dan penetapan upah minimum provinsi (UMP) serta kabupaten/kota (UMK) dilakukan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, dengan mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : Payung hukum awal yang mengatur perlindungan upah pekerja. Isi Pokok Pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003 (sebelum diubah):
   1. Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
   2. Untuk mewujudkan penghidupan yang layak, Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, meliputi: upah minimum, upah lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, dll.
   3. 3) Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.
4. d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16 Tahun 2024 : Mengatur teknis upah minimum 2025, termasuk penggunaan upah minimum provinsi induk bagi wilayah pemekaran.
Mengatur teknis upah minimum 2025, termasuk penggunaan upah minimum provinsi induk bagi wilayah pemekaran. Upah Minimum 2025 = Upah Minimum 2024 + (Nilai Kenaikan UMP)

UMR ditetapkan gubernur setiap tahun (UMP/UMK) dan wajib diikuti oleh perusahaan, kecuali usaha mikro dan kecil (UMK) yang menggunakan kesepakatan

Jenis-Jenis Upah Minimum

1. Upah Minimum Provinsi (UMP)

   Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah minimum terendah yang berlaku di seluruh wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. UMP ditetapkan oleh gubernur dan menjadi pedoman bagi perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerja/buruh.

   UMP merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kondisi ekonomi daerah.

   Dalam sistem pengupahan nasional, UMP memiliki kedudukan sebagai :

   • Batas minimum upah yang harus dipatuhi perusahaan
   • Jaring pengaman bagi pekerja dari upah yang terlalu rendah
   • Acuan dasar bagi penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

   Apabila suatu kabupaten/kota tidak menetapkan UMK, maka UMP otomatis berlaku di wilayah tersebut.

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

   Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah standar upah minimum terendah yang berlaku di tingkat kabupaten atau kota. UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati/wali kota serta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

   UMK bertujuan untuk menjamin pekerja memperoleh upah yang layak sesuai dengan kondisi ekonomi dan tingkat biaya hidup di daerah kabupaten/kota tertentu. Kedudukan UMK dalam Sistem Pengupahan

   Dalam sistem pengupahan di Indonesia, UMK memiliki kedudukan sebagai :

   • Upah minimum yang berlaku khusus di kabupaten/kota
   • Acuan bagi perusahaan dalam membayar upah pekerja
   • Upah minimum yang umumnya lebih tinggi dari UMP

Dasar Penetapan UMR

UMR ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya :

1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

   Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja lajang untuk dapat hidup secara layak dalam satu bulan. KHL digunakan sebagai salah satu dasar dalam penetapan upah minimum agar pekerja memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. KHL mencerminkan kondisi kehidupan yang manusiawi, baik secara fisik maupun sosial, sesuai dengan tingkat harga dan kondisi ekonomi di suatu wilayah

   Komponen Kebutuhan Hidup Layak
   KHL disusun berdasarkan berbagai kebutuhan dasar pekerja yang dikelompokkan ke dalam beberapa komponen, antara lain :

   1. Kebutuhan Pangan
      Meliputi kebutuhan makanan dan minuman yang mencukupi gizi, seperti beras, lauk-pauk, sayuran, buah, dan air minum.
   2. Kebutuhan Sandang
      Mencakup pakaian kerja, pakaian sehari-hari, sepatu, dan perlengkapan berpakaian lainnya.
   3. Kebutuhan Papan
      Meliputi biaya tempat tinggal, listrik, air, dan perawatan tempat tinggal.
   4. Kebutuhan Pendidikan
      Termasuk buku bacaan, alat tulis, dan biaya penunjang pendidikan dasar.
   5. Kebutuhan Kesehatan
      Meliputi biaya obat-obatan, pemeriksaan kesehatan, dan kebutuhan kebersihan diri.
   6. Kebutuhan Transportasi
      Mencakup biaya transportasi harian dari rumah ke tempat kerja.
   7. Kebutuhan Rekreasi dan Tabungan
      Termasuk kebutuhan hiburan sederhana dan tabungan untuk keperluan mendesak.

2. Tingkat inflasi

   Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun, sehingga dengan jumlah uang yang sama, masyarakat hanya dapat membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit.

   Inflasi dan UMR memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika inflasi terjadi, harga kebutuhan pokok meningkat sehingga biaya hidup pekerja ikut naik. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan tingkat inflasi dalam menetapkan besaran UMR agar daya beli pekerja tetap terjaga. Jika UMR tidak naik seiring inflasi, maka upah riil pekerja akan menurun.

3. Pertumbuhan ekonomi daerah

   Pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa yang ditunjukkan oleh kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di daerah tersebut berkembang.

   Pertumbuhan ekonomi daerah memiliki hubungan yang erat dengan UMR. Ketika perekonomian daerah tumbuh, maka :

   • Aktivitas produksi meningkat
   • Pendapatan daerah bertambah
   • Kemampuan perusahaan membayar upah meningkat

   Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menaikkan UMR sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.

4. Produktivitas tenaga kerja

   Produktivitas kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang atau jasa dalam jumlah dan kualitas tertentu dalam waktu tertentu. Produktivitas mencerminkan efektivitas dan efisiensi tenaga kerja dalam proses produksi.Semakin tinggi produktivitas kerja, semakin besar kontribusi pekerja terhadap perusahaan dan perekonomian.

   Produktivitas kerja memiliki hubungan timbal balik dengan UMR. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

   • Produktivitas kerja yang tinggi mendorong kenaikan UMR
   • Kenaikan UMR dapat memotivasi pekerja untuk meningkatkan produktivitas, artinya produktivitas dan UMR saling memengaruhi dan saling memperkuat.

Penetapan upah minimum dilakukan melalui proses musyawarah antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam Dewan Pengupahan Daerah.

Dewan Pengupahan Nasional adalah lembaga non-struktural yang bersifat tripartit yang bertugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Secara berjenjang, selanjutnya dewan ini memiliki nama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) di tingkat pusat, Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov, dibentuk oleh gubernur) di tingkat provinsi, dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko, dibentuk oleh bupati/wali kota)

Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional

1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mewakili unsur pemerintah
2. Organisasi Pengusaha
3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh
4. Perguruan Tinggi
5. Pakar

Manfaat Upah Minimum Regional

Berikut adalah rincian manfaat Upah Minimum Regional (UMR) :

1. Manfaat Bagi Pekerja
   Manfaat utama Upah Minimum Regional (UMR) bagi pekerja adalah sebagai jaring pengaman ekonomi yang menjamin upah layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, mencegah eksploitasi oleh pengusaha, dan menjadi dasar negosiasi upah. UMR juga meningkatkan daya beli, kesejahteraan pekerja, serta mengurangi konflik hubungan industrial.

   • Menjamin Kehidupan Layak: Pekerja mendapatkan upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, perumahan, kesehatan).
   • Menjamin Kehidupan Layak: Pekerja mendapatkan upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, perumahan, kesehatan).
   • Dasar Negosiasi: Menjadi acuan dasar dalam negosiasi upah antara pekerja dan pemberi kerja.
   • Meningkatkan Motivasi: Upah yang layak meningkatkan motivasi, dedikasi, dan produktivitas karyawan.
2. Manfaat bagi Perusahaan & Perekonomian
   Manfaat UMR (Upah Minimum Regional) bagi perusahaan meliputi penyediaan pedoman terstruktur dalam penyusunan anggaran gaji, menjamin kepatuhan hukum untuk menghindari sanksi, meningkatkan motivasi serta loyalitas karyawan, dan mendorong peningkatan produktivitas kerja. UMR juga membantu menciptakan hubungan industrial yang sehat dan reputasi perusahaan yang baik.

   • Kepastian Finansial: Memudahkan perusahaan dalam memproyeksi anggaran biaya pegawai dan strategi keuangan jangka panjang.
   • Stabilitas Industri: Menciptakan persaingan usaha yang adil karena standar gaji yang sama.
   • Meningkatkan Daya Beli: Upah yang layak meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.
   • Kepastian Investasi: Memberikan kepastian bagi investor terkait komponen biaya tenaga kerja.
3. Manfaat Sosial
   UMR memiliki manfaat sosial yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama tenaga kerja. UMR bukan hanya kebijakan ekonomi, melainkan jaring pengaman sosial.

   • Mengurangi Kesenjangan Sosial: Membantu distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat.
   • Meningkatkan Kesejahteraan Umum: Menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang lebih adil dan produktif.