APBD

A. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun anggaran. APBD berisi seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

APBD berlaku untuk pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

B. Dasar Hukum APBD

Penyusunan dan pelaksanaan APBD berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD

C. Fungsi APBD

APBD memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

1. Fungsi Otorisasi
   APBD menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran.
2. Fungsi Perencanaan
   APBD menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan dan program pembangunan daerah.
3. Fungsi Pengawasan
   APBD digunakan DPRD dan masyarakat untuk mengawasi kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Fungsi Alokasi
   APBD bertujuan mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi ekonomi daerah.
5. Fungsi Distribusi
   APBD berperan dalam pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Fungsi Stabilisasi
   APBD membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah.

D. Struktur APBD

Struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan memberi otonomi daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, serta meningkatkan kemandirian daerah.

PAD mencerminkan potensi dan kemampuan daerah dalam membiayai urusan pemerintahannya tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat, dengan sumber utamanya adalah pajak dan retribusi.

Sumber-sumber PAD:

• Pajak Daerah : Pajak yang dipungut sesuai UU No. 28 Tahun 2009, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (untuk daerah), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan lain-lain.
• Retribusi Daerah : Pungutan sebagai pembayaran jasa atau izin dari layanan yang diberikan pemerintah daerah, contohnya retribusi parkir, pasar, kebersihan, dan izin mendirikan bangunan (IMB).
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : Laba dari penyertaan modal pemerintah daerah di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau perusahaan daerah lainnya.
• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah : Penerimaan yang bukan pajak atau retribusi, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, denda, dan hasil kerja sama daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD adalah dana yang diterima Pemerintah Daerah (Pemda) dari Pemerintah Pusat (Pempus) atau Pemprov, bersumber dari APBN untuk membiayai urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan Dana Transfer Lainnya (Bantuan Keuangan), bertujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komponen utamanya meliputi Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak/sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Komponen Pendapatan Transfer pada APBD:

1. Dana Perimbangan (Dana Transfer Pemerintah Pusat):
   • Dana Bagi Hasil (DBH): Bagian dari penerimaan pajak (PPh, PBB, CHT) dan sumber daya alam (kehutanan, pertambangan, minyak bumi, gas bumi, panas bumi, perikanan).
   • Dana Alokasi Umum (DAU): Dana dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan umum daerah.
   • Dana Alokasi Khusus (DAK): Dana untuk mendanai kebutuhan khusus yang menjadi prioritas nasional (DAK Fisik dan Non-Fisik).
2. Dana Transfer Lainnya (Antar Daerah):
   • Bantuan Keuangan dari Provinsi (BKP): Bantuan dari APBD Provinsi untuk Kabupaten/Kota.
   • Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota (BKK): Bantuan antar Kabupaten/Kota.
   • Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Desa (ADD): Dana dari Pempus untuk desa.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPAD) adalah pendapatan daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (seperti dari BUMD), yang mencakup berbagai penerimaan seperti jasa giro, bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih kurs, denda, pendapatan dari penjualan aset, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan BLUD, hingga sumbangan dari pihak ketiga, bertujuan untuk memperbesar sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Komponen Utama Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah
2. Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah
3. Jasa Giro & Pendapatan Bunga
4. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
5. Keuntungan Selisih Nilai Tukar Mata Uang Asing
6. Denda
7. Pendapatan dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)
8. Sumbangan Pihak Ketiga
9. Pendapatan dari Pengembalian Belanja

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar, mencakup pengeluaran untuk kegiatan operasional, pembangunan (modal), subsidi, hibah, bantuan sosial, bunga, hingga belanja tak terduga, yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini adalah komponen kunci dalam APBD untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Belanja daerah meliputi:

• Belanja Operasi : Untuk kegiatan sehari-hari, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
• Belanja Modal : Pengeluaran untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran, misalnya pembangunan jalan atau gedung.
• Belanja Tak Terduga : Untuk pengeluaran mendesak yang tidak direncanakan.
• Belanja Transfer : Dana yang ditransfer ke daerah lain atau ke pemerintah desa.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

• Penerimaan Pembiayaan (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SILPA, pinjaman daerah)
• Pengeluaran Pembiayaan (penyertaan modal daerah, pembayaran pokok utang)

E. Proses Penyusunan APBD

Tahapan penyusunan APBD meliputi:

1. Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
   Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) adalah proses tahunan untuk merumuskan program pembangunan daerah, dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat (Musrenbang), evaluasi tahun sebelumnya, integrasi RPJMD & RPJMN, hingga penyelarasan dengan anggaran, dengan prinsip keterpaduan, berbasis kinerja, partisipasi, dan sinkronisasi data/anggaran, mengacu pada Permendagri No. 10 Tahun 2025 dan berfokus pada prioritas pembangunan daerah yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
2. Penyusunan KUA dan PPAS
   Penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara) adalah proses pembuatan dokumen pedoman awal anggaran daerah (APBD) yang memuat kebijakan, asumsi makro, prioritas pembangunan, serta plafon anggaran sementara untuk setiap SKPD, dilakukan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan RKPD, lalu dibahas dan disepakati bersama DPRD, sebagai acuan sebelum RKA-SKPD dan Rancangan APBD disusun. Prosesnya melibatkan koordinasi perencanaan, penyiapan data, perumusan kebijakan anggaran, dan penetapan plafon anggaran sebelum finalisasi dan penyampaian ke DPRD.
3. Pembahasan bersama DPRD
   Pembahasan APBD di DPRD adalah proses legislasi antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD) untuk menyetujui rancangan anggaran tahunan daerah, yang melibatkan rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengkaji Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD, dengan fokus pada prioritas pembangunan dan pengawasan penggunaan anggaran.
4. Penetapan Perda APBD
   Penetapan Perda APBD adalah proses akhir dari siklus anggaran di pemerintah daerah, di mana Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai, untuk menjadi pedoman pengelolaan keuangan daerah, melibatkan evaluasi oleh pemerintah pusat (Mendagri untuk Provinsi/Kabupaten/Kota) sebelum diberlakukan.
5. Pelaksanaan dan pengawasan
   Pelaksanaan dan Pengawasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah proses implementasi anggaran oleh Pemerintah Daerah yang diawasi ketat oleh legislatif (DPRD), eksekutif (Pemerintah Daerah sendiri), dan lembaga eksternal (BPK) untuk memastikan penggunaan dana sesuai rencana, transparan, akuntabel, dan tidak terjadi penyimpangan, melalui fungsi pengawasan DPRD seperti rapat kerja, kunjungan lapangan, dan tindak lanjut laporan BPK.